Pemerintah mencapai kesepakatan dengan Google

Pemerintah mencapai kesepakatan dengan Google

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah telah mencapai kesepakatan penyelesaian pajak dengan raksasa mesin pencari Google.

"Kami telah berdiskusi dengan mereka dan telah mencapai kesepakatan berdasarkan SPT 2016," kata Indrawati di Jakarta, Selasa.

Menteri mencatat bahwa Google telah menjunjung tinggi komitmennya untuk membayar pajak sesuai kesepakatan. Namun, dia menolak untuk menjelaskan jumlah pajaknya.

"Karena ini rahasia, kita tidak bisa mengungkapkan pajak perusahaan," tambahnya.

Dilaporkan sebelumnya bahwa Google telah gagal membayar pajak yang tepat karena perusahaan tersebut tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan audit dan mendesak Google untuk menyampaikan laporan keuangannya agar memungkinkan untuk menghitung kewajiban pajaknya berdasarkan pendapatan perusahaan.

Otoritas pajak negara telah memantau Google sejak April 2016, karena bisnis teknologi informasi berkembang dengan pesat dan mendapatkan pendapatan yang tinggi dari pengiklan.

Pemerintah memperkirakan bahwa total pendapatan iklan untuk industri di Indonesia mencapai sekitar US $ 830 juta, dengan Google dan Facebook Inc menyumbang sekitar 70 persen dari angka ini.

Google telah terdaftar sebagai investor asing di Indonesia sejak 15 September 2011, dan menjabat sebagai agen dependen Google Asia Pacific Pte Ltd di Singapura.

Oleh karena itu, berdasarkan undang-undang pajak penghasilan, firma tersebut, sebagai bentuk usaha tetap, dapat dikenakan pajak penghasilan.

Pemerintah telah mengklaim bahwa Google berutang Rp5 triliun ($ 373,8 juta) atas pajak dan denda sejak tahun 2011, dan kantor pajak memperkirakan bahwa pendapatannya telah mencapai Rp6 triliun pada tahun 2015.

Tahun lalu, Google telah setuju untuk membayar 130 juta pound ($ 164 juta) pajak kembali untuk menyelesaikan penyelidikan oleh otoritas pajak Inggris, sementara Thailand sedang mempelajari rencana untuk menguatkan peraturan pengumpulan pajak untuk perusahaan internet dan teknologi. (*)